HEADLINE
sidang paripurna dprd kk

Pemerintah dan Tiga Fraksi DPRD KK Dukung Penuntasan Kasus Korupsi e-KTP, PDIP Tunggu Hasil Koordinasi

BMRPost,KOTAMOBAGU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu dan Pemerintah Kota menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada aksi demo Senin (3/4). Pemerintah dan Tiga Fraksi DPRD KK Dukung Penuntasan Kasus Korupsi e-KTP, PDIP Tunggu Hasil Koordinasi

Dukungan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat Satu Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016, Selasa (4/4) sore. Disamping menerima LKPJ untuk dibahas lanjut.

Tiga dari enam fraksi menyatakan sikap mendukung penuh pemberantasan korupsi terutama dugaan kasus korupsi KTP Elektronik. Pemerintah dan Tiga Fraksi DPRD KK Dukung Penuntasan Kasus Korupsi e-KTP, PDIP Tunggu Hasil Koordinasi

Yang pertama fraksi PAN disampaikan oleh Ketua Fraksi Begie Ch. Gobel. “Kami dari fraksi PAN mendukung dan meminta sikap pemkot dan DPRD untuk mendukung pemberantasan KKN terutama dugaan kasus KTP Elektronik. Sekaligus kami menyerukan peristiwa pengrusakan kemarin semoga menjadi yang pertama dan terakhir di Kotamobagu. Karena ada perda Trantibum. Termasuk perlindungan fasilitas negara dan daerah,” ujar dia diatas mimbar Ruang Paripurna.

Yang kedua Pandangan umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Herdy Korompot. “Kami memberikan apresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan. yang kedua mendorong undang-undang tentang KPK agar tidak direvisi. Ketiga kami mendukung pemberantasan dugaan kasus E-KTP dan kasus korupsi nasional lainnya. Selanjutnya kami mendorong hendaknya kasus ini diproses sampai selesai secara transparan. Mengenai kerusakan yang dilakukan mahasiswa kami harap sebaiknya menyampaikan aspirasi itu secara cerdas baik diskusi atau melalui media massa,” ujar dia.

Yang ketiga Fraksi Demokrat disampaikan oleh Regie Manoppo.”Kami mendukung atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa yaitu memberantas korupsi. Namun jangan dengan cara yang tidak baik,” ujar dia.

Sementara dua fraksi yaitu Fraksi Keadilan Bangsa dan Gerakan Nurani Indonesia Raya memang tidak menyampaikan dukungannya pada pandangan umum. Namun kepada Tribun Manado kedua ketua fraksi tersebut menyatakan sikap mendukung pemberantasan korupsi.
“Pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen nasional. Kita hargai itu. Saat ini kan sementara berproses,” ujar Jusran Mokolanut dari Fraksi Keadilan Bangsa.

“Kita mendorong. Jangankan pemberantasan korupsi di pusat di Kotamobagu pun harus ada pemberantasan korupsi. Kita juga mendorong untuk tidak merevisi undang-undang tentang KPK. Itu sangat sulit,” ujar Herry Coloay
Ketua Fraksi Gerakan Nurani Indonesia Raya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Meidi Makalalag saat dikonfirmasi mengatakan belum bisa menyampaikan apa-apa karena masih berkoordinasi dengan pimpinan pusat.

Wali Kota Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara pada rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa
pemerintah kota mendukung seluruh penuntasan korupsi.

“Tidak hanya dugaan kasus E KTP, tetapi seluruh korupsi yang ada di republik ini teristimewa di Kotamobagu. Pemkot mendukung dan mendorong penuntasan korupsi ini. Mengenai revisi undang-undang KPK tidak menjadi kewenangan kita. Semangatnya kita dukung,” ujar dia.

Tatong juga menyampaikan aspirasi  apapun bentuknya tetap akan didukung. Namun tidak boleh adanya tindakan anarkis. “Kedepan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tidak dengan kekuatan fisik tetapi kekuatan substansi,” ujarnya.

(dik/Octav)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Bupati Bolmong Serahkan Bantuan Kelompok UP2K

BMRPost,BOLMONG-Bupati Bolaang Mongondow, Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, rabu 10 Oktober 2018 menyerahkan batuan kepada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *