HEADLINE
Benny Rhamdani

Benny Rhamdani : Amar Putusan MA Salah Sasaran

“DPD RI tidak pernah punya Peraturan UU No. 1 Tahun 2017, yang ada adalah Peraturan DPD RI No. 1 Th 2017 tentang Tata Tertib DPRD”

BMRPost,NASIONAL-Mahkamah Agung melalului putusan Nomor 38 dan nomor 20  tentang judicial review Peraturan DPD nomor 1/2016 dan Peraturan DPD nomor 1/2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD dinilai cacat demi hukum. Oleh sebab itu putusan MA ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Benny Rhamdani : Amar Putusan MA Salah Sasaran

Hal tersebut disampaikan oleh senator asal Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, di Jakarta, Sabtu (1/4/2017). Dia juga menilai, amar putusan MA  salah sasaran menetapkan obyek hukum yang dibatalkan. Benny Rhamdani : Amar Putusan MA Salah Sasaran

“Putusan MA cacat hukum. Karena obyek hukum yang diperintahkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku salah sasaran. Dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tegas Benny Rhamdani.

Menurutnya, dalam amar putusan angka 2 dinyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pernyataan dalam amar putusan MA itu dinilai Benny keliru.

“DPD RI tidak pernah punya Peraturan UU No. 1 Tahun 2017, yang ada adalah Peraturan DPD RI No. 1 Th 2017 tentang Tata Tertib DPRD. Dengan demikian obyek hukum yang diperintahkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku salah sasaran,” tegas Benny.

Dijelaskan, dalam amar putusan angka 3, dinyatakan:

“Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib,” tegasnya.

“Putusan ini memerintahkan DPRD untuk mencabut Tatib DPD RI, bagaimana logikannya? Harusnya memerintahkan kepada DPD bukan Pimpinan DPD, karena pimpinan tidak memiliki otoritas mencabut Tatib. Rapat Paripurnalah yang berwenang untuk melakukan perubahan atau pembatalan Tatib,” tegas Benny.

(NN/Octav)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Kasus Dugaan Pelanggaran UU ITE Berlanjut, Polres Bolmong Surati AH

Kepastian dipanggilnya pemilik akun  Awie Hassan yaitu dengan terbitnya surat panggilan nomor : S.pgl /203/IV/2018/Reskrim, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *