HEADLINE
Menelisik Harta Triliunan Rupiah Calon Bupati Bolmong

Menelisik Harta Triliunan Rupiah Calon Bupati Bolmong

BMRPost,BOLMONG-Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Yasti Soepredjo (YSM) akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Khususnya dikalangan masyarakat Bolaang Mongondow. Yasti yang merupakan colon bupati Bolaang Mongondow tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi PAN.

Seperti dikutip dari media lokal Radarbolmongonline.com, pada tahun 2014, YSM mengantongi harta terbanyak dari tanah bergerak sebesar Rp7 miliar. Kemudian mantan Ketua Komisi V itu mengantongi harga Rp5 miliar dari giro disusul surat berharga Rp1,1 miliar, alat transportasi Rp1 miliar, logam muliar Rp552 juta dan bidang peternakan Rp190 juta. LHKP YSM tertanggal 11 Desember 2014 tersebut dengan total harta Rp15.553.443.998 dan $97.026 dollar. Menelisik Harta Triliunan Rupiah Calon Bupati Bolmong

Ditahun 2016, Situs media online CNN Indonesia merilis berita jika YSM tercatat memiliki harta sebesar Rp2,26 triliun dan US$91,3 ribu. Yasti merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi PAN. Yasti menempati posisi ke-2 calon kepala daerah terkaya sesudah Sandiaga Uno, Calon Wakil Gubernur DKI.

Bagaimana Hubungan Yasti Soepredjo dengan KPK ?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 691 calon kepala daerah telah melaporkan harta ke Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan data.

Tahun 2012, mantan Bendahara DPP PAN itu pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelayaran dan Ilmu Pendidikan (BP2IP) Kabupaten Sorong, Papua Barat. Proyek itu menelan biaya hingga Rp1,1 triliun dan diduga melibatkan beberapa anggota parlemen.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengincar sembilan anggota dan pimpinan Komisi V DPR dalam kasus dugaan suap pengurusan APBN 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek jalan di Maluku dan daerah-daerah lainnya, dan nama Yasti Soepredjo juga masuk dalam daftar, namun dirinya menepis akan isu tersebut. Menelisik Harta Triliunan Rupiah Calon Bupati Bolmong

“Sejak Juli 2015, Jailani sudah tidak lagi bekerja dengan saya sebagai staf ahli karena dia yang mengundurkan diri dan ingin bekerja sendiri. Dia memilih ke swasta,” ungkap Yasti, Seperti dikutip dari detotabuan.com

Selain itu, JPNN.com juga menulis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Yasti Soepredjo Mokoagow, Senin (19/11). Ia diperiksa terkait penyelidikan baru, yakni kasus dugaan korupsi proyek balai pendidikan ilmu pelayaran di Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Usai diperiksa penyelidik hampir sekitar lima jam, Yasti enggan menjelaskan hasil pemeriksaannya.

“Tanya ke dalam (KPK) saja,” kata Yasti saat keluar dari gedung KPK. Ia hadir di gedung antikorupsi itu didampingi seorang ajudan. Tak banyak yang ia ungkapkan. Yasti memilih menghindari wartawan dan masuk ke dalam mobilnya.

Berapa Jumlah Pendapatan Anggota DPR RI ?

Jika mengacu pada surat edaran Sekretarias Jenderal DPR No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, seperti dilansir Liputan6, anggota DPR periode 2009-2014 setiap bulan anggota Dewan menerima penghasilan (take home pay) sebesar Rp45.456.000 atau Rp545.472.000 dalam setahun.

Sedangkan anggota Dewan periode 2014-2019, dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan aspirasi sama dengan yang diterima anggota periode 2004-2009, akan menerima penghasilan setiap bulan sebesar Rp55.294.000 atau Rp663.528.000 dalam setahun. Jumlah ini sudah termasuk kenaikan yang disetujui Menteri Keuangan dalam suratnya bernomor S-520/MK.02/2015. (selengkapnya lihat tabel).

Angka itu belum ditambah dengan gaji ke-13 sebesar Rp16.400.000 dan dana reses Rp31.500.000 kali empat kali masa reses atau Rp118.000.000 setahun

Jumlah itu belum termasuk termasuk dana pembahasan RUU, honor uji kelayakan dan kepatutan yang besarnya Rp500.000 per kegiatan. Juga fasilitas lainnya seperti beras dan tunjangan anak, istri/suami.

Jika mengacu pada penetapan pendapatan sesuai Undang-undang, maka pendapatan kotor YSM selama menjadi anggota DPR RI pada periode pertama  berjumlah Rp. 3.399.360.000. sedangkan pada Periode ke 2 ( 1 Oktober 2014- Desember 2016) sebanyak Rp. 1.686.768.000. Dengan begitu jumlah pendapatan kotor Yasti Soepredjo selama duduk di kursi DPR RI berkisar Rp. 5.086.128.000 (Lima Miliar Delapan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

tabel-gaji-anggota-dpr-ri

 

LHKPN Persyaratan Wajib Calon Kepala Daerah

LHKPN merupakan salah satu syarat bagi calon kepala daerah yang  ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun harta yang wajib dilaporkan ialah harta bergerak (mobil, usaha seperti perikanan, perkebunan, dan lainnya) dan tidak bergerak (tanah, bangunan, utang piutang, tabungan, surat berharga lainnya). Kemudian, pengeluaran pribadi, keluarga dan termasuk di dalamnya surat pernyataan dan surat kuasa yang harus ditandatangani bermaterai.

Sumber : Radarbolmongonline.com, CNNIndonesia.com, detotabuan.com, JPNN.com

TIM

 

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Bawa Sabu, Ole Terciduk di Lolak, Begini Kronologinya

BMRPost,BOLMONG-Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolmong, menggelar pres release terkait penangkapan pengedar narkoba di jalur Trans Sulawesi, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *