HEADLINE

Bupati Bolmut Hadiri Paripurna Penetapan 3 Ranperda

BMRPost,BOLMUT-Jumat ,(04/11) Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka Penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bertempat di Ruang Sidang DPRD. Bupati Bolmut Hadiri Paripurna Penetapan 3 Ranperda

Rapat Paripuran yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karel Bangko, SH dengan Wakil Ketua Arman Lumoto, S.Ag, M.Pd.I dan Wakil Ketua Drs. Salim Bin Abdullah ini menetapkan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolmut, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Bupati Bolmut Hadiri Paripurna Penetapan 3 Ranperda

Penetapan ini dilaksanakan setelah sebelumnya pada pandangan akhirnya seluruh Fraksi DPRD melalui juru bicara masing-masing menyatakan menerima serta menyetujui ke tiga Ranperda tersebut untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sementara itu, Bupati Bolmut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga disepakatinya rumusan 3 Ranperda ini, lebih kuhusus kepada seluruh Anggota DPRD yang memberikan kontribusnya terutama dalam melakukan penyempurnaan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam melakukan penyesuaian, Pemda menetapkan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 3 Keasistenan, 3 Staf Ahli Bupati, 22 Dinas, 3 Badan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1 Badan Sekretariat ASN dan 6 Kecamatan. Selain itu, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sambil menunggu peraturan yang mengaturnya.

Bupati Bolmut mengatakan susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka proses percepatan pembangunan dan pemerataan kesejaheraan masyarakat di Kabupaten Bolmut.

Terkait dengan Ranperda tentang retribusi jasa umum dan Retribusi Perizinan tertentu, dijelaskan bahwa secara substansi perubahan 2 Perda ini merupakan dampak dari disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006, serta tindaklanjut atas Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014.

Dimana seluruh ketentuan yang mengatur mengenai retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dihapus dan menyesuaikan pengaturan retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan formulasi atau rumus perhitungan yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bupati Bolmut berharap segala upaya yang telah dan akan dilakukan oleh kita semua dapat menjadi indikator dalam memahami keseriusan Pemerintah Daerah dalam merespon tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Menyikapi perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan terkait isu penistaan agama yang sudah mengarah kepada potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum diberbagai daerah, di akhir sambutannya Bupati Bolmut menghimbau kepada seluruh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menjaga suasana yang kondusif, junjung tinggi toleransi antar umat beragama, ciptakan kondisi yang aman dan tertib agar suasana kehidupan yang harmonis tetap terpelihara.

Kepada seluruh aparatur Pemda, Bupati Bolmut mengajak untuk lebih meningkatkan pelayanan kemasyarakatan dengan tertib administrasi, tertib menjalankan aturan, bekerja dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta meningkatkan pengawsan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki resiko penyimpangan terjadinya pungutan liar.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, SH, Sekretaris Daerah Dr. Asripan Nani, M.Si, Unsur Forkopimda, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD, Para Camat se Kabupaten Bolmut serta sejumlah Sangadi dan Lurah.(*)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Kasus Dugaan Pelanggaran UU ITE Berlanjut, Polres Bolmong Surati AH

Kepastian dipanggilnya pemilik akun  Awie Hassan yaitu dengan terbitnya surat panggilan nomor : S.pgl /203/IV/2018/Reskrim, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *