HEADLINE

Tenaga Kerja Tidak Dilaporkan, Pembangunan KPP Kotamobagu Bakal Dihentikan

BMRPost,KOTAMOBAGU-Pembangunan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu terancam dihentikan. Pasalnya perusahaan hingga saat ini tak kunjung melaporkan tenaga kerjanya ke Dinsosnaker Kotamobagu. Padahal beberapa pekan kemarin sudah ada korban Jiwa dilokasi tersebut, karena tidak ada penerapan SMK3.

Lebih parahnya lagi PT. Praja Ghupta selaku perusahan yang dipercayakan membangun kantor pajak pratama di kawasan jalan paloko kinalang Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur tidak melaporkan tenaga kerjanya setelah diberi peringatan. Apalagi pihak perusahan terinformasi telah menambah tenaga kerja baru.

Tidak hanya itu, dalam rekrutmen naker pembangunan dan juga security tak jelas prosedur yang dilaksanakan. Sebab sampai saat ini dan bahkan pembangunannya telah berjalan belum ada yang melapor.

“Kita sudah beberapa kali meninjau ke lapangan dan melihat pelaksanaan pembangunan. Ironisnya pengawas saja tidak menghargai kedatangan kami, kami tidak ditemui selama dua kali kunjungan dan kami sudah melihat langsung keadaannya. Yang pasti ada banyak pelanggaran,” Ujar Ratna Adharani, Kepala Bidang Tenaga kerja Kotamobagu

Ratna juga mengatakan jika pihaknya akan menghentikan kegiatan pembangunan KPP Kotamobagu dengan alasan telah melanggar Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang ketenaga kerRatna

“Dalam UU No I Tahun 1970 BAB III tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Dalam Bab tersebut dijelaskan tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia,” Jelas Ratna

Bahkan pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan tertulis menengenai ketenagakerjaan.selain itu prosedur dalam lokasi pembangunan juga tidak diindahkan.

“Jelas pelanggaran ini sangat nampak dan terkesan disengaja. dalam UU No I tahun 1970 bab IX jelas mengatakan barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan,” Pungkas Ratna

Sementara itu, pengawas lapangan dinsosnaker, mengatakan jika memang benar perusahan harus mematuhi peraturan ketenaga kerjaan

“Dalam laporan tersebut harus memuat keterangan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Kalau tak terdaftar di BPJS wajib lapor kami tolak,” tegas Didit

Diketahui, pihik PT Praja Ghupta sudah diberi teguran dan dan panggilan oleh pihak Dinsosnaker Kotamobagu, namun hingga batas waktu yang diberikan (senin 15/10) pihak perusahan tidak kunjung melapor ke Dinsosnaker Kotamobagu.

(Octav)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

HANI 2018, BNN Bolmong Akan Gelar Jalan Sehat dan Bakti Sosial

BMRPost,KOTAMOBAGU-Sebagai penghargaan akan prestasi dan sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2018, Badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *