HEADLINE
Wakil Walikota Kotamobagu saat menandatangani nota kesepakatan pembentukan DOB

DPD RI Desak Pemerintah Percepat Pembentukan DOB

BMRPost,JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama Bupati dan Walikota Pengusul Daerah Otonomi Baru (DOB) mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).DPD RI Desak Pemerintah Percepat Pembentukan DOB

”Kami juga mendesak agar pemerintah pusat segera memberikan arah kebijakan dan kepastian anggaran Penataan Daerah,” ujar Ketua Komite I Akhmad Muqowam dalam acara konsolidasi nasional pembentukan Daerah Otonomi Baru di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (4/10). DPD RI Desak Pemerintah Percepat Pembentukan DOB

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan bahwa dua RPP ini merupakan langkah pertama dari pemekaran daerah.

”Pentingnya diterbitkannya PP ini adalah bagaimana ada pemekaran kalau tidak ada PP, kami optimis deklarasi akan bisa secara bertahap terwujud di 2017,” kata senator dari Provinsi NTB ini.

Calon DOB yang diusulkan oleh DPD RI yaitu sebanyak 172 daerah. Muqowam menerangkan bahwa konsolidasi nasional pembentukan DOB ini bertujuan untuk menghasilkan kesepahaman bersama mengenai penting dan perlunya pembentukan DOB.

”Penting untuk kita pahami bersama bahwa pembentukan DOB dalam rangka mengatasi terisolasian, kesenjangan pemerataan pembangunan dan akses ekonomi, serta memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat,” terang senator dari Provinsi Jawa Tengah ini.

Atas usulan pembentukan beberapa calon DOB, Komite I DPD RI telah melakukan audiensi di DPD RI, melakukan kunjungan kerja dan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri serta para pakar untuk pengayaan materi DOB.

”Pada prinsipnya DPD RI selalu akan mendukung pembentukan DOB, sepanjang usulan-usulan tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai UU No.23 tahun 2014,” tegas Muqowam.

Namun Muqowam juga mengingatkan agar aspirasi pembentukan calon DOB ini tidak menimbulkan persoalan. ”Persoalan yang bisa terjadi yaitu penentuan letak ibukota, cakupan wilayah dan batas wilayah, serta komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan selama terbentuknya daerah persiapan,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa saat ini materi RPP Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah sudah selesai dan sudah diharmonisasi pihak-pihak terkait.

”Kini kedua RPP tersebut sudah ada di meja Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah,” kata Tjahjo.

Selanjutnya Tjahjo menjelaskan mengenai tertundanya 87 DOB selama bertahun-tahun karena adanya permasalahan terkait batas wilayah ataupun penentuan ibukota kabupaten yang masih terjadi perselisihan. Kini di Kementerian Dalam Negeri sudah ada permintaan pemekaran dari 213 DOB. Namun, pemerintah belum bisa meloloskan permintaan tersebut karena masalah ekonomi negara.

”Kami memahami konstitusional daerah, pada prinsipnya pemerintah tidak ada masalah dengan pemekaran, tapi perlu juga dipahami momentumnya belum tepat mengingat kondisi ekonomi makro dan terbatasnya ruang fiskal saat ini,” terang Tjahjo.

Acara ini mendapat tanggapan positif dari kepala daerah dibuktikan dengan hadirnya 4 gubernur dan 163 walikota/bupati seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Wakil Walikota Kotamobagu, Jainuddin Damopolii, yang mengatakan bahwa dia mendukung acara konsolidasi ini untuk mempercepat pembentukan DOB.

”Kami mengapresiasi telah berkunjung ke Bolaang Mongondow Raya, kalau perlu kita fasilitasi DPD dan Presiden agar DOB bisa segera terlaksana di tahun 2017, Bolaang Mongondow Raya sudah layak menjadi daerah otonom baru. Kami juga meminta agar pemerintah dapat menseriusi segala hal yang bersentuhan dengan DOB,” ujarnya.

Tanggapan yang sama juga datang dari Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Suriansyah Korompot SH yang mengapresiasi acara konsolidasi ini.

”Kami menyadari keadaan kondisi pemerintahan, namun bagi kami wilayah Bolaang Mongondow Raya pemekaran adalah jawaban pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” kata Suriansyah.

Di akhir acara dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan penyataan politik antara Komite I DPD RI dan Gubernur/Bupati/Walikota Pengusul Pembentukan DOB. Dalam pernyataan politik disebutkan bahwa Pemekaran Daerah adalah upaya mewujudkan efektifitas penyelenggaraan daerah, mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan fasilitas publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah serta menjaga tradisi dan budaya daerah.

”Kami mendukung pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan melalui Penataan Daerah, mendesak pemerintahan untuk melaksanakan Penataan Daerah utamanya Pemekaran Daerah, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengakomodasi seluruh usulan DOB dan melaksanakannya tahun 2017,” tutup Akhmad Muqowam yang membacakan deklarasi politik tersebut.

Dari Pemerintah Sulawesi Utara turut hadir Assisten I bidang pemerintahan Jhon palundung yang mewakili Gubernur. Dan untuk daerah usulan pemekaran Bolaang Mongondow Raya hadir Aditya Anugrah Moha, Wakil Walikota Kotamobagu, Jainuddin Damopolii, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Suriansyah Korompot, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, Bupati Bolaang Mongondow Adrianus Nixon Watung, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Rusdy Gumalangit, Dedy Dolot, Djelantik Mokodompit,Denny MB Mokodompit, Sehan Ambaru dan tokoh masyarakat BMR lainnya.

gs/Octav

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

HANI 2018, BNN Bolmong Akan Gelar Jalan Sehat dan Bakti Sosial

BMRPost,KOTAMOBAGU-Sebagai penghargaan akan prestasi dan sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2018, Badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *