HEADLINE
Ogah Tandatangani SPJ, Sangadi Desa Gihang Pecat TPK (Ilustrasi)

Ogah Tandatangani SPJ, Sangadi Desa Gihang Pecat TPK

BMRPost,BOLMUT-Seorang Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) di desa Gihang Kecamatan Kaidipang menduga ada yang tidak beres dengan pengelolaan dana desa. Pasalnya dirinya diberhentikan secara sepihak oleh sangadi (kepala desa) di desa setempat. Hal ini dibeberkannya kepada awak media saat melapor ke kantor inspektorat kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selasa (27/09).Ogah Tandatangani SPJ, Sangadi Desa Gihang Pecat TPK

Afrianto Huhing, oknum TPK yang diberhentikan menjelaskan jika alasan Sangadi tidak mendasar saat menonaktifkan dirinya. Ogah Tandatangani SPJ, Sangadi Desa Gihang Pecat TPK

“Sangadi memberhentikan saya karena tidak mau menandatangani SPJ. Padahal saya tidak diberikan fungsi sesuai aturan dan undang-undang. Sementara yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana desa adalah TPK” Jelas Huhing

TPK tersebut mengaku takut menandatangani SPJ Tersebut karena pengeluaran keuangan untuk kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana Desa  tidak diketahuinya.

“Saya sebagai TPK tidak tahu menahu sementara saya dipaksa harus menandatanganinya,” aku Huhing

Saat di konfirmasi lewat telepon genggam sangadi desa gihang membenarkan pemeberhentian tersebut.

“Oknum TPK tersebut sudah tidak mau bekerja lagi dan sudah di layangkan surat pemanggilan sampai pemanggilan kedua oknum TPK tersebut tidak memenuhi panggilan,” Jelas Sangadi Gihang

Terpisah, sekretaris TPK Hengki Laupu saat di temui dia membenarkan apa yg di jelaskan oleh sangadi desa Gihang

“Memang benar, namun pada surat pemanggilan kedua kami anggap tidak resmi karena surat tersebut tidak ditanda tangani dan di cap oleh sangadi dan terinformasi bahwa ini perintah Camat.”tutup Hengki

Anggota tim pemeriksa Dana Desa Zulaiha Patadjenu menyampaikan bahwa untuk pengelolaan keuangan Dana Desa harus sepengetahuan TPK.

“Yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah TPK.Bendahara dalam hal ini tugasnya hanya mengeluarkan Uang ke TPK untuk keperluan Fisik pembangunan,bendahara tidak dibolehkan untuk belanja langsung dan uang untuk fisik, sesuai dengan RAP yang ada,kepala desa hanya mengawasi tentang  penyaluran anggaran tersebut.” Pungkas Zulaiha

(Pb/Octav)

 

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Kasus Dugaan Pelanggaran UU ITE Berlanjut, Polres Bolmong Surati AH

Kepastian dipanggilnya pemilik akun  Awie Hassan yaitu dengan terbitnya surat panggilan nomor : S.pgl /203/IV/2018/Reskrim, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *