HEADLINE
Salah satu pertambangan Batu di Kabupaten Bolmut

Pemprov Perketat Pemberian WIUP dan IUP

BMRPost,SULUT-Undang – undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 14 ayat 1 antara lain dinyatakan  bahwa urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral lintas kabupaten /kota yang menjadi kewenangan Gubernur. Pemprov Perketat Pemberian WIUP dan IUP

Terkait dengan hal tersebut maka penetapan WIUP dan IUP sektor pertambangan yang berada di lintas kabupaten/kota yang diusulkan oleh perusahaan PMDN adalah menjadi kewenangan Gubernur. Pemprov Perketat Pemberian WIUP dan IUP

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lynda Watania kepada wartawan, Selasa (30/8/2016).

“Dengan diberlakukannya undang – undang 23 tahun 2014, kabupaten kota harus menyerahkan kewenangan penetapan WIUP dan IUP kepada Gubernur ,” Ujar Lynda Watania

Sampai saat ini terdapat beberapa  kabupaten kota yang belum menyerahkan kewenangan penetapan izin ini ke pemerintah provinsi,  kedepan terkait penetapan WIUP dan IUP emerintah provinsi akan melakukan evaluasi secara ketat apakah benar benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Dikatakan Lynda, dari data yang ada sekira 50 perusahaan tambang (emas, pasir besi , batuan, nikel, mangan ) yang ada di kabupaten/  kota di Provinsi Sulawesi Utara yang dalam kondisi aktif yang  akan berakhir Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada sekitar akhir tahun 2016.

“Kemungkinan dilakukan lelang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah jika masa izin sudah berakhir dan tidak ada perpanjangan dan jika izin perpanjangan di lakukan maka pemerintah tetap akan melakukan evaluasi ketat terutama terkait dengan Lingkungan Hidup, pemanfaatan tenaga kerja, CSR dan lain-lain.” Pungkasnya

(*/Octav)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Kasus Dugaan Pelanggaran UU ITE Berlanjut, Polres Bolmong Surati AH

Kepastian dipanggilnya pemilik akun  Awie Hassan yaitu dengan terbitnya surat panggilan nomor : S.pgl /203/IV/2018/Reskrim, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *