HEADLINE
Diubah, Ini Pemetaan dan Penamaan SKPD di KK

Diubah, Ini Pemetaan dan Penamaan SKPD di KK

BMRPost,KOTAMOBAGU-Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu akan hilang. Pasalnya pemkot telah melakukan pemetaan mana SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus berdiri sendiri dan digabung. Diubah, Ini Pemetaan dan Penamaan SKPD di KK

Hal tersebut berdasarkan edaran menteri dalam negeri beberapa waktu lalu. “Ini sebenarnya agenda nasional, serentak dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di Indonesia sesuai dengan edaran mendagri,” ujar Kabag Hukum Sarida Mokoginta SH  Minggu (12/6) siang. Diubah, Ini Pemetaan dan Penamaan SKPD di KK

Lanjut Sarida adanya perombakan OPD di Kotamobagu dan kabupaten kota di seluruh Indonesia terkait akan disahkannya peraturan pemerintah (PP) pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

“Ada beberapa yang perlu disesuaikan. Jadi kemungkinan RPP tersebut akan disahkan pada bulan ini. Ketentuan dalam pemetaan OPD yaitu dua bulan setelah disahkan PP mengenai OPD, kab kota seluruh Indonesia sudah harus menetapkan OPD yang baru. Sekitar Agustus batas
akhir tapi kita sudah lakukan pemetaan sejak saat ini,” ujar Sarida.

Setelah itu masih ada lanjutannya, enam bulan setelah RPP ditetapkan sudah harus segera melakukan penyisian OPD baru itu. “Jadi sekitar Desember sudah harus terisi baik pimpinan maupun jajarannya,” ungkapnya.

Sarida mengatakan pada Senin nanti semua pimpinan SKPD terkait pemetaan OPD baru sesuai jadwal kemendagri akan melakukan evaluasi di Provinsi. “Itu dilaksanakan dua hari pada tanggal 13, dan 14 Juni,” ujarnya.

Empat SKPD yang kemungkinan besar akan hilang berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada Jumat (10/6) antara lain Dinas Tata Kota semua urusannya akan dipindah ke dinas lain seperti urusan pertamanannya diatur ke Dinas PU dan damkar berdiri sendiri.

Badan Narkotika Kotamobagu (BNK) ditarik ke pusat, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP4K untuk penyuluhan digabung ke Dinas Pertanian dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) masuk dalam Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Sementara itu berdasarkan data dari Bagian Hukum ada 13 SKPD baru yang berdasarkan pemetaan akan terbentuk antara lain Dinas Damkar, Dinas Ketertiban Umum, Badan Ketahanan Pangan,
Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Penanaman Modal Daerah, Badan Pemberdayaan, Badan Perlindungan Perempuan dan anak, dan Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

“Untuk dinas lain ada yang mengalami perubahan nama namun urusannya tetap, ada pula yang urusannya berkurang namanya tetap,” ujar Sarida.

Seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP4K) nantinya akan menjadi DP4, untuk kehutanan akan ditarik kewenangannya ke pemerintah provinsi.

Pol PP kehilangan urusan ketertiban umum, jadi kedepan Pol PP tidak lagi melaksanakan operasi penertiban di tingkat lapangan, melainkan fokus pada keperluan penyidikan dan pengamanan rumah pejabat daerah, seperti rudis wali kota dan kantor SKPD.

DPPKAD berubah nama menjadi Dinas Keuangan tapi semua urusan tidak ada yang keluar. Untuk BPBD urusan penanganan pasca bencana masuk di Dinsosnaker.

Dengan adanya perombakan baik pengurangan urusan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru kemungkinan besar kepala bidang di masing-masing SKPDyang akan dirombak akan menjadi pelaksana tugas kepala dinas.

“Saat sudah ada OPD baru kemungkinan kabid yang akan menjadi pelaksana tugas kadis OPD baru,” ujar Sekertaris Daerah Tahlis Gallang Jumat (10/6)

Lanjut Tahlis hal itu sambil menunggu hasil seleksi jabatan yang akan digelar untuk pimpinan SKPD pada OPD yang baru. “Iya tentu seleksi jabatan akan dilaksanakan,” ujarnya.

Mengenai OPD yang baru Tahlis mengatakan sudah diselesaikan oleh bagian hukum dan sudah dilakukan verifikasi kepada masing-masing SKPD terkait. “Kita minta kalirfikasi ke skpd, apakah sudah cocok atau belum, jangan sampai ada salah data,” ujarnya.

Tahlis menambahkan apa yang sudah disusun bagian hukum itu baru pemetaan. “Nanti Senin evaluasi akhir di Provinsi yang akan dihadiri oleh kementerian terkait, sehingga semua pimpinan skpd diundang ke provinsi,” ujarnya.

 

Sumber : Tribunnews

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Bupati Bolmong Serahkan Bantuan Kelompok UP2K

BMRPost,BOLMONG-Bupati Bolaang Mongondow, Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, rabu 10 Oktober 2018 menyerahkan batuan kepada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *