HEADLINE
ilustrasi

Miris !! Terkait Honor PPK dan PPS, Ketua KPU dan Sekretaris KPU Bolmong beda Acuan

BMRPost,BOLMONG –  Adanya dugaan penyelewengan dana Honor PPK dan PPS yang ada di KPU  Bolaang Mongondow pada tahapan pemilihan Gubernur (Pilgub) semakin seru diperbincangkan berbagai kalangan.

Hal tersebut berangkat dari keluhan beberapa anggota PPK dan PPS Bolmong yang membeberkan besaran honor yang mereka terima hanya sampai Bulan Desember.

“Honor kami dari bulan Januari dan Februari sudah tidak akan dibayarkan lagi. Kalau SK sampai bulan Februari. Jika memang honor hanya sampai bulan Desember harusnya SK juga berakhir bulan Desember,” ujar salah satu PPK beberapa saat lalu

Saat dikonfirmasi,Sekretaris KPU Bolmong Ferry Kawuwung (10/05) sebelumnya engan berkomentar dan mengarahkan agar di konfirmasi ke Ketua KPU.

“untuk hal tersebut silakan Hubungi Ketua KPU” Singkat Kawuwung

Ketua KPU Bolmong saat dikonfirmasi menjelaskan “Anggaran Pilgub tersebut berasal dari Propinsi, dan ada Edaran dari KPU RI, Jika tidak ada sengketa, pembayaran Honor hanya berlaku sampai bulan Desember” Terang Fahmy

(Baca : https://www.bmrpost.com/2016/05/diduga-ada-penyelewengan-dana-ppk-dan-pps-di-kpu-bolmong/ )

Mirisnya, saat dihubungi BMRPost, (12/05) Sekretaris KPU berkomentar dan membenarkan jika ada kendala dalam pengadministrasian honor PPK dan PPS pada saat itu.

“Pada saat penyusunan ada kekeliruan. Memang kami sempat merencanakan penyusunan perubahan, karena sibuk, kami tidak sempat membuat perubahan. Dan kami telah menyampaikan secara lisan kepada KPU Propinsi jika tahapan hanya sampai Desember karena tidak bersengketa” Ujar Kawuwung

Dirinya juga menambahkan “ Kami sebenarnya akan menyurat ke PPK dan PPS, namun masih menunggu dasar surat dan dasar hukum serta penjelasan. Kami saat itu menyesuaikan dengan kegiatan KPU Propinsi. Setelah Koordinasi secara Lisan, hanya sampai Desember” Tambah Kawuwung

Hal berbeda juga disampaikan Kawuwung mengenai Keputusan pemutusan Honor. “Berdasarkan P KPU” Singkat kawuwung

Pernyataan Ketua KPU Bolmong bertolak belakang dengan Sekretaris KPU Bolmong. Pasalnya menurut Sekretaris KPU Bolmong tentang Honorium PPK dan PPS di atur dalam PKPU, sedangkan menurut Ketua KPU Bolmong hal tersebut di atur dalam Surat Edaran.

“Soal honorarium badan penyelenggara PPK dan PPS ada surat edaran KPU RI nomor  18/KPU/I/2016, tanggal 18 Januari 2016” ujar Fahmy seperti di Kutip salah satu media online lokal

(Octav)

 

 

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Inverse Rick’s Motor Kembali Harumkan Nama Kotamobagu di Makassar

BMRPost,MAKASSAR-Lanud Sultan Hasanuddin Makassar di Mandai, Maros, menggelar Bulan Dirgantara 2018 Sabtu 28 April 2018 dengan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *