HEADLINE
ilustrasi

Diduga ada Penyelewengan Dana PPK dan PPS di KPU Bolmong

Fahmy : Edaran dari KPU RI, Jika tidak ada sengketa, pembayaran Honor hanya berlaku sampai bulan Desember

BMRPOst,BOLMONG-Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bolaang Mongondow diduga ditilep alias diselewengkan.

Pasalnya, hingga memasuki berakhirnya masa kerja PPK dan PPS, biaya honor atau uang kehormatan para penyelenggara Pemilu ini belum dibayarkan.

Parahnya lagi, tersiar kabar uang kehormatan tersebut sudah tidak akan dibayarkan. Padahal masa kontrak PPK dan PPS berdasarkan SK berakhir bulan Februari 2016.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan salah satu PPK Kecamatan Lolak. “Honor kami dari bulan Januari dan Februari sudah tidak akan dibayarkan lagi. Kalau SK sampai bulan Februari. Jika memang honor hanya sampai bulan Desember harusnya SK juga berakhir bulan Desember,” ujar salah satu PPK ini sembari meminta namanya tidak dipublikasi.

Ia pun meminta pihak sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolmong, agar bisa menjelaskan penyebab tidak adanya UK tersebut.

“Seharusnya penerbitan SK disesuaikan dengan alokasi anggaran. Nah, kami heran kenapa SK nya sampai bulan Februari kemudian anggarannya hanya sampai bulan Desember. Ini kan aneh. Apakah memang seperti itu?,” tanya PPK itu.

Senada disampaikan PPS di salah satu desa Kecamatan Lolak. Menurutnya, pagu anggaran yang disediakan untuk kebutuhan biaya honor dari PPK dan PPS sudah dianggarkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayar honor tersebut.

“SK menjadi dasar kami. Tidak mungkin dananya tidak tersedia. Kami hanya mengacu pada SK. Jangan berfikir bahwa Pilgub dan Pilpres sudah selesai kemudian honor kami tidak dibayar. Hak kami, akan kami tuntut,” tegasnya.

Diterangkannya, jumlah PPK di Kecamatan sebanyak 5 orang untuk Satu Kecamatan. Pun PPS berjumlah Tiga orang setiap desa. “Hitung saja berapa banyak jumlah uang yang tidak dibayarkan ini. Untuk PPK saja per Kecamatan bisa Rp 5 Juta lebih perbulan untuk 5 orang. PPS Rp 2 juta lebih untuk setiap desa. Sementara di Bolmong ada15 Kecamatan dan 204 Desa dan Kelurahan. Itu diluar sekretariat PPK dan PPS,” tandasnya.

Dirinya pun berharap aparat penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan kepada sekretariat KPUD Bolmong. “Kami minta kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan. Dan apabila terbukti terjadi penyelewengan anggaran kami mohon di proses sesuai hukum yang berlaku,” harapnya

Anehnya Sekretaris KPU Bolmong, Ferry Kawuwung yang juga selaku KPA, saat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran tersebut mengarahkan ke Ketua KPU.

“untuk hal tersebut silakan Hubungi Ketua KPU” Singkat Kawuwung

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Fahmy Gobel selaku Ketua KPU Bolmong Mengatakan semuanya sudah melalui surat edaran.

“Anggara Pilgub tersebut berasal dari Propinsi, dan ada Edaran dari KPU RI, Jika tidak ada sengketa, pembayaran Honor hanya berlaku sampai bulan Desember” Terang Fahmy

Diketahui Surat Keputusan untuk PPS dan PPK pada Pemilihan Gubernur Sulut berlaku hingga bulan Februar 2016.

(Octav)

 

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Caleg NasDem Kotamobagu Terima Pembekalan Public Speaking dari Jhon Robert Powers

BMRPost,KOTAMOBAGU-Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ekstra ketat dalam mempersiapkan calon legislatif (Caleg) yang akan bertarung di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *