HEADLINE

TERMINAL BONAWANG MONGKONAI KOTA KOTAMOBAGU TETAP DIKELOLA OLEH DISHUB KOTA KOTAMOBAGU…

BMRPost,Kotamobagu – Konsep terminal menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berubah. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam Tipe A, B , dan C.

Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah penanggungjawab pengelolaan Terminal Tipe A. Lampiran UU tersebut yang memuat Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara tegas menyebutkan bahwa Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A adalah urusan Pemerintah Pusat dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B adalah urusan Pemerintah Provinsi serta Pengelolaan Terminal Tipe C urusan Pemerintah Kab/Kota.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 8 Tahun 2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe A dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir adalah Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 29 Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Berdasarkan SE Menteri Perhubungan terakhir disebutkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumen terkait pengelolaan Terminal Tipe A sebagai akibat pembagian urusan tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Berkaitan dengan pemberitaan beberapa Media yang saya baca beberapa hari yang lalu bahwa Pengelolaan Terminal Bonawang Mongkonai Kotamobagu akan diambilalih oleh Pemerintah Provinsi menurut saya tidak benar, kenapa….? Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI no.132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Pasal 4 ayat 2 point C, Pasal 5 point C dan Pasal 8 ayat point C da ayat 4, Pasal 11 point C, Pasal 12 ayat 4, Pasal 18 ayat 3 point C, Pasal 34 ayat 2 point C, Pasal 49 ayat 2 point C, Pasal 55 ayat 3.

Pengalihan Pengelolaan Terminal Penumpang Bonawang Mongkonai Kotamobagu dapat dilakukan apabila sudah bertipe A (Pusat) dan tipe B (Provinsi). Sepengetahuan saya bahwa Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2015 sudah diberikan peluang oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan status Terminal Penumpang Bonawang Mongkonai Kotamobagu dari Tipe C menjadi Terminal Tipe A.

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A tersebut akan dibiayai oleh Kementerian Perhubungan Pusat dengan syarat Pemerintah Kota Kotamobagu cq.Dishub harus menyediakan lahan seluas 5 ha. Namun oleh karena mahalnya biaya pembebasan lahan yang diminta oleh masyarakat di Desa Poyowa Kecil, maka hal tersebut batal dilaksanakan.

Jadi substansi yang saya sampaikan bahwa “PENGELOLAAN TERMINAL BONAWANG MONGKONAI MASIH DITANGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU Cq.DISHUB KK…!!.” Itu berarti kita masih bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Terminal Bonawang Mongkonai Kotamobagu. Untuk lebih jelasnya, hari Kamis, 14.04.2015 kami Komisi III DPR-D Kota Kotamobagu akan berkonsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, (David)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Bupati Bolmong Serahkan Bantuan Kelompok UP2K

BMRPost,BOLMONG-Bupati Bolaang Mongondow, Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, rabu 10 Oktober 2018 menyerahkan batuan kepada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *