HEADLINE

HUT Pembekuan PSSI

BMRPost-Hari ini genap satu tahun PSSI dibekukan oleh negara. Hingga kini Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menilai, belum ada kesadaran massif dari sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) sepakbola.

PSSI dibekukan pada 17 April 2015, melalui SK Menpora bernomor 01307 tahun 2015, saat berlangsung Kongres Luar Biasa di Surabaya. Organisasi tersebut dianggap terus membangkang padahal sudah diberi tiga surat peringatan untuk mematuhi rekomendasi BOPI kala itu, soal status kompetisi, Persebaya, maupun Arema.

Imam menilai, sejatinya pembekuan PSSI tak perlu memakan waktu hingga satu tahun, jika PSSI dan semua pihak mau melakukan perubahan. Tapi kenyataannya, federasi sepakbola Indonesia itu seakan menutup diri.

“Untuk melakukan perubahan itu tidak mudah. Butuh kerja sama, kepercayaan dan tekad bersama. Seandainya voter, asprov, kita semua satu hati, tidak harus satu tahun. Bisa satu dua bulan. Tapi yang penting reformasi yang diharapkan pemerintah bisa dijalankan dengan baik, dan ada kesadaran masif dari seluruh stakeholder sepakbola bahwa berubah itu penting, berubah ke arah lebih baik,” ujar Imam, Minggu (17/4).

“Karena satu tahun ini, waktu yang cukup untuk evaluasi, sisi apa yang menyulitkan perubahan ini. Apakah kita tidak perlu melakukan ujicoba agar semua cita-cita reformasi ini bisa berjalan dengan baik. Cita-cita reformasi itu adalah, bagaimana ke depannya semua harus terbuka, lebih transparan dan bola harus memberikan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamaan bagi semua yang terlibat.”

Imam menambahkan, pembekuan PSSI bisa dicabut apabila sudah ada komitmen untuk mereformasi sepakbola Indonesia. Maka dari itu, momen bergulirnya kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) disebutnya sebagai pembuktian bahwa perubahan itu dijalankan.

“Kita lihat apakah ada komitmen untuk berubah. Karena bisa saja, ketika Presiden (Joko Widodo) merestui ISC, tapi ternyata di belakang ada pikiran lain. Di depan presiden, semua klub, asprov siap melakukan reformasi. Tapi apakah itu betul dilaksanakan atau tidak. Kita akan lihat nanti.”

Soal rencana KLB, Imam menegaskan pemerintah tidak pernah mendorong upaya tersebut. Hal itu murni keinginan klub-klub dan Asprov ketika disampaikan di depan Presiden Jokowi.

“Mereka menyampaikan (KLB) itu kepada presiden, salah satunya itu. Selebihnya transparansi liga, transaksi liga diaudit.

“Kita lihat apakah benar-benar komitmen beubah. Jangan-jangan kalau kita cabut, tiba-tiba mereka tidak mau berubah. Sekarang yang penting jaminan mereka mau berubah. Itu yang belum kita terima.

“Mereka sudah nyatakan itu kepada Presiden, Presiden sudah memberikan kepercayaan. Dan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, ke depan pemerintah bisa ambil langkah yang lebih tegas lagi,” tukas Imam.(*)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Semangat Kemerdekaan, Penambang ini ‘Sulap’ Handuk Jadi Bendera Merah Putih

BMRPost,KOTAMOBAGU-Berbagai hal unik dilakukan masyarakat dalam rangka merayakan kemerdekaan  RI ke-73 pada, Jumat (17/08/18). Mulai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *