HEADLINE
PU Bolmut Usulkan Pembangunan Pengelolaan Limbah di Kementerian

Saeroji Minta Kejaksaan Bantu Awasi Proyek

BMRPOst,BOLMUT-Saeroji, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menegaskan pihaknya akan melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2016.

”Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Boroko, akan dilibatkan oleh pemerintah dalam memonitor pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tahun ini.

Keterlibatan tim dari Kejaksaan ini penting untuk menjamin terlaksananya pembangunan infrastruktur dengan baik,” tegas Saeroji, Rabu (30/3/2016).

Program pembangunan infrastruktur di Bolaang Mongondow Utara kata Saeroji direncanakan akan mulai dilaksanakan pada April 2016, sebab proses tender proyek hingga penandatanganan kontrak sudah tuntas dilaksanakan bersama kontraktor atau pihak ketiga.

”Ada banyak proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang sudah selesai ditender, dan siap dikerjakan mulai April tahun ini.

“Jadi diharapkan kepada seluruh kontraktor untuk mengerjakannya dengan benar, dan sesuai ketentuan yang ada, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Saeroji.

Masyarakat di Bolaang Mongondow Utara pun diminta Saeroji untuk ikut mengawasi bersama-sama dengan pemerintah dan Kejaksaan, dalam pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga, sehingga pembangunannya bisa selesai tepat waktu.

”Mengingat waktu pengerjaan proyek cukup panjang sejak awal tahun 2016, maka saya optimis bisa selesai tepat waktu.

“Tentu yang harus diingat oleh pihak ketiga yakni mengerjakan semua proyek dengan berkualitas, agar tak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, mengingat sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah kini sangat ketat,” jelasnya.

Sebelumnya, Nobert, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Boroko menjelaskan keterlibatan timnya dalam pengawasan pembangunan di Bolaang Mongondow Utara, untuk mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

”Jika bebas dari praktek KKN, maka program pembangunan di daerah bisa cepat mensejahterakan rakyat,” tuturnya.

Dalam praktik pengawasan, tim kata dia bisa berkoordinasi langsung dengan pemerintah bahkan pihak ketiga untuk mencegah terjadinya kesalahan.

”Jika ada kesalahan, tim bisa melakukan kajian untuk dilakukan perbaikan demi menjamin terlaksananya program dengan benar.

“Tapi, jika sudah direkomendasikan untuk diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku tapi tidak diindahkan, maka bisa ada penindakan dari Kejaksaan karena dinilai tak sesuai aturan,” tukasnya

(Roma/Octav)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Surya Paloh Akan Bekali 25 Caleg NasDem Kota Kotamobagu

BMRPost,KOTAMOBAGU-DAlam rangka menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2019, aspek kepribadian, kemampuan menganalisa masalah, kemampuan berbicara dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *