HEADLINE

Hasil Pilkada Manado,”Pelanggaran HAM”

BMRPost.com,Sulut-Pilkada Kota Manado rupanya dalam analisis Bawaslu RI, salah satu dari lima Pilkada yang dianggap melanggar HAM. Itu buntut dari penundaan Pilkada serentak 2015 lalu. Ketua Bawaslu RI, Muhammad menilai penundaan Pilkada Serentak 2015 di lima daerah termasuk Kota Manado, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Lantaran penundaan tersebut menyebabkan hilangnya HAM warga negara untuk menggunakan hak pilih menentukan calon pemimpin daerah.

“Kasus lima daerah yang ditunda pada H – 1 diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk ditunda dan mencabut keputusan KPU. kalau menurut saya ini adalah pelanggaran HAM super, ” jelas Muhammad dalam diskusi bertema ‘Terfokus Tinjauan Kritis Atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dan Revisi Undang-undang Pilkada Yang Berspektif HAM’ yang diselenggarakan Komnas HAM di Jakarta, Senin lalu di Jakarta, sebagaimana dilansir di laman KPU RI.

Menurut Muhammad, penundaan di lima daerah tersebut tergolong pelanggaran HAM yang sangat berat. Penundaan tersebut juga pada berkurangnya pemenuhan hak tersebut juga berimplikasi kepada hak konstitusi terutama oleh para penyelenggara.

Selain itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu memandang para hakim PTTUN dalam menyelesaikan perkara terkait penundaan di lima daerah untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 tidak melibatkan para pihak seperti KPU, Bawaslu serta partai politik.

“Pada H – 1 diputuskan surat KPU batal. Tidak ada pilkada besok. Teman – teman HAM tidak bersuara apakah wilayah hukum atau wilayah apa ini. Saya kira ini harus disuarakan, ” ujarnya

Tak hanya itu, Muhammad melanjutkan, dari sisi pemilih sangat banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan akibat dari penundaan tersebut pada pelaksanaan Pilkada serentak yang harusnya digelar serentak pada tanggal 9 Desember kemarin.

Hal tersebut berimplikasi langsung terhadap hilangnya hak pilih warga negara untuk memilih calon kepala daerah di lima daerah tersebut.

“Kalau dihitung secara Matematika yang tidak jadi datang pada tanggal 9 Desember kemarin lebih banyak, dan ini termasuk pelanggaran HAM, ” ungkap Muhammad

Oleh karena itu, Muhammad meminta Komnas HAM untuk menindaklanjuti beberapa persoalan pada penyelenggaraan pilkada yang terkait dengan pelanggaran HAM. Komnas HAM diminta untuk aktif mengkritisi apabila ada tahapan yang melanggar hak konstitusi dan HAM warga Negara.

Secara umum Komnas HAM menilai, pada penyelenggaraan Pilkada 2015 didapati beberapa pelanggaran yang terjadi dalam perspektif HAM. Salah satunya adalah penundaan Pilkada yang menyebabkan berkurangnya pemenuhan HAM warga negara.

“Kami masih menemukan ada upaya terjadi pengabaian hak konstitusi yang berkurang nya pemenuhan hak warga dalam berpartisipasi penyelenggaraa pilkada serentak, ” kata Dianto

Sorotan juga datang dari praktisi hukum Kota Manado Maudy Manopo SH SpN. “Bukan cuma masalah HAM. Menunda Pilkada yang seharusnya digelar 9 Desember 2015 itu tidak ada payung hukumnya. Tidak jelas. Harusnya Pilkada tetap jalan. Pihak yang masih berurusan dengan MK, silahkan jalan,” kritik Manopo.(*)

Komentar Facebook

komentar

Berita Lainnya

Rusdi Gumalangit Sebut Cherish Harriette Layak Wakili Generasi Muda di Pusat

BMRPost,BOLTIM – Minggu, (14/10) Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rusdi Gumalangit manghadiri penutupan Grass …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *